Hutan Sosial Untuk Kesejahteraan Rakyat

Indonesia ini kaya akan hutan, bahkan disebut-sebut bahwa hutan Indonesia merupakan salah satu hutan yang memiliki lahan yang luas di dunia, dan menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) hingga tahun 2017 silam mengungkapkan bahwa ada sekitar 125.922.474 hektar luas hutan Indonesia.

Maka dengan hutan yang begitu luas, hutan Indonesia tidak heran kerap disebut-sebut sebagai paru-parunya dunia, dan tidak bisa kita bayangkan bagaimana nasib bumi ini jika hutan Indonesia yang begitu luas itu tiba-tiba menjadi gundul dan tak ada lagi.

Maka dapat dipastikan bahwa dunia ini akan menjadi kacau, dimana bumi akan terasa sangat panas, persediaan air tawar menjadi cepat habis karena tak adanya hutan sebagai daerah resapan. Dan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor akan kerap terjadi setiap musim hujan datang.

Selain itu, tingkat polusi pasti akan semakin meningkat, karena tidak ada lagi hutan yang menjadi paru-parunya dunia. Maka segala penyakit akan mudah datang, infeksi saluran pernafasan, kekurangan oksigen dan sederet masalah kesehatan akan menimpa umat manusia.

Itu hanya segelintir dampak yang terjadi jika hutan benar-benar kehilangan fungsinya. Maka dari itu, melihat peranan hutan yang begitu vital untuk kelangsungan hidup manusia dan mahkluk hidup lain di bumi ini, maka pemerintah pun selalu berupaya agar hutan-hutan yang ada di Indonesia bisa tetap terjaga kelestariannya demi kelangsungan hidup mahluk di bumi Indonesia tercinta ini.

Nah, berbicara tentang peran pemerintah dalam menjaga hutan yang ada di Indonesia ini, maka saya menjadi teringat dengan acara Refleksi Hutan Sosial 2018 bertajuk Dialog dengan Tokoh Hutan Sosial Tempo 2018 yang berelangsung di Arboretum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ada di jalan Gatot Subroto No. 2 Jakarta Pusat beberapa waktu yang lalu (28/12/18).

Para Narasumber Dialog Refleksi Hutan Sosial Bertajuk Tokoh Hutan Sosial Tempo 2018

Dalam acara Dialog dengan Tokoh Hutan Sosial Tempo 2018 ini, tampak hadir para pembicara yang terdiri dari Bapak Budi Satyarso selaku Pemimpin Redaksi Koran Tempo, Bapak Bamabang Supriyanto selaku Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, dan Bapak Didik Suharjito selaku Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB, serta ada Bapak Bagja Hidayat selaku Redaktur Pelaksana Tempo yang menjadi moderator dalam acara ini.

Acara yang berlangsung di sekitar Arborea Café di antara pohon-pohon hijau yang tumbuh rimbun ini benar-benar bikin suasana sangat adem, udara terasa lebih sejuk dan membuat suasana acara menjadi lebih santai, seperti ngobrol-ngobrol asyik di tengah kebun gitu. asyik bangat sih menurut saya konsep acaranya.

Dan kehadiran Endah and Rhesa dengan alunan musik dan suara merdunya membuat suasana acara terasa lebih hidup, lagu demi lagu yang mereka bawakan mampu membuat para undangan yang datang begitu terhibur, dan tak sedikit juga ada yang turut bernyanyi mengikuti mereka yang tampil di atas panggung sembari menikmati hidangan makan siang ala prasmanan siang itu.  

Setelah itu, acara terlebih dahulu dibuka dengan sambutan dari Ibu Siti Nurbaya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang menuturkan terkait bagaimana pemerintah hadir dalam memberikan akses kelola hutan sosial bagi masyarakat.

Ibu Siti Nurbaya menjelaskan bahwa pemerintah kini memberikan akses yang luas agar masyarakat bisa mengelola hutan sosial secara legal

Diakui oleh Ibu Siti Nurbaya bahwa pemberian akses kelola Hutan Sosial KLHK hingga kini telah mencapai 2.504.197,92 Ha dengan total Surat Keputusan (SK) sebanyak 5.391 SK kepada 586.793 Kepala Keluarga. 

Dimana kehadiran Hutan Sosial ini menjadi salah satu kebijakan yang dihadirkan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa keberadaan hutan harus dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat secara nyata.

Dalam saambutannya, Ibu Siti Nurbaya mengungkapkan bahwa “Setidaknya 25.800 desa dengan jumlah penduduk sekitar 30 juta orang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan. Program Hutan Sosial adalah jawaban Presiden untuk mensejahterakan masyarakat yang 70% diantaranya menggantungkan hidupnya kepada keberadaan dan kelestarian kawasan hutan”.

Untuk itu, menurut Ibu Siti, bahwa kini masyarakat memiliki kesempatan untuk mengelola dan memanfaatkan hutan secara berkelompok melalui pemberian akses legal selama 35 tahun. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga akan terus mendampingi masyarakat desa hutan agar dapat berusaha secara mandiri dan berkelanjutan.

Jadi diharapkan, pemanfaatan hutan Indonesia ini tidak hanya dimiliki oleh pengusaha saja, namun yang lebih penting yaitu bagaimana masyarakat juga memiliki akses legal untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka terhadap pengelolaan hutan.

Apa itu Hutan Sosial?

Hutan Sosial merupakan sebuah program nasional yang digagas oleh pemerintah yang bertujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui tiga pilar, yaitu: lahan, kesempatan usaha dan sumber daya manusia.

Dan pastinya, perhutanan sosial ini merupakan program yang membuat masyarakat bisa turut mengelola hutan secara legal dan bisa mendapatkan manfaatnya secara ekonomi. Jadi melalui program ini pemerintah memberikan hak secara legal kepada masyarakat untuk mengelola hutan yang ada untuk kemakmuran tanpa merusak hutan tersebut, sekaligus untuk menepis ketakutan masyarakat yang selama ini menghadapi banyak kesulitan ketika hendak memanfaatkan area hutan di sekitar tempat tinggal mereka.

Dan pelaku yang terlibat dalam pengelolaan Perhutanan Sosial ini merupakan asli warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di kawasan hutan, atau di dalam kawasan hutan negara, yang keabsahannya dibuktikan lewat Kartu Tanda Penduduk, dan memiliki komunitas sosial berupa riwayat penggarapan kawasan hutan dan tergantung pada hutan, dan juga aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.

Dan diungkapkan oleh Bapak Didik Suharjito selaku Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB bahwa akses legal pengelolaan kawasan hutan sosial ini, terdiri dari lima jenis hutan yang dibedakan berdasarkan skema pengelolaan, yaitu:

• Hutan Desa (HD)  merupakan hutan negara yang hak pengelolaannya diberikan kepada lembaga desa untuk kesejahteraan desa.
• Hutan Kemasyarakatan (HKM), yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.
• Hutan Tanaman Rakyat (HTR), adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalm rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
• Hutan Adat (HA), adalah hutan yang berada di dalam wilayah kekuasaan masyarakat hutan adat.
• Kemitraan Kehutanan, merupakan kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang Izin Usaha Pemanfaatan hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.

Jadi dengan hadirnya program hutan sosial ini, maka fungsi hutan tidak hanya menjadi paru-paru dunia, namun juga berperan sebagai sumber kehidupan masyarakat. Dan diharapkan, kekayaan hutan yang belum dimanfaatkan dengan baik selama ini sekarang bisa dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar atau di dalam hutan.

Perkembangan dan Tantangan Hutan Sosial Hingga saat ini

Konon katanya, perhutanan sosial mulai didengungkan sudah lama, sejak tahun 1999 silam, namun keadaan Indonesia saat itu yang masih gamang pasca reformasi, menjadikan agenda besar ini kurang diperhatikan dan hanya berjalan di tempat saja.

Lalu pada tahun 2007 program Perhutanan Sosial ini mulai dilaksanakan, namun selama lebih kurang tujuh tahun hingga tahun 2014, program ini berjalan tersendat. Hal ini senada dengan yang diakui oleh Bapak Bambang Supriyanto selaku Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan bahwa “Selama periode 2007-2014 (7 tahun), hutan yang terjangkau akses kelola masyarakat hanya seluas 0,46 juta hektar. 

Namun setelah itu, mulai tahun 2015 hingga tahun 2018 ini, maka pemerintah melakukan percepatan dalam mengembangkan perhutanan sosial ini, dan selama kurang lebih empat tahun ini dan telah tercatat seluas 2,048 juta hektar kawasan hutan yang sudah legal sehingga membuka akses untuk dikelola oleh masyarakat.

Capaian Akses Kelola Perhutanan Sosial Hingga 2018

Dan saat ini capaian akses kelola hutan sosial jika dilihat berdasarkan propinsi, maka ada tiga propinsi yang paling unggul yaitu: Kalimantan Barat, Sumatera Barat dan lampung. Dan diharapkan propinsi lain bisa terus giat dalam mengelola hutan sosialnya sehingga semakin memberikan banyak manfaat bagi masyarakatnya.

Selain itu, capaian tahunan terkait kinerja pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dari tahun 2016 hingga 2018 ini mengalami kenaikan 131,25%. Dimana target Kelompok Usaha Perhutanan Sosial pada walnya hanya 4000 KUPS saja, namun ternyata di akhir tahun 2018 ini bisa mencapai 5,245 KUPS.

Selain bisa mencapai beberapa hal di atas, namun dalam menjalankan program perhutanan sosial ini, tentu saja pemerintah tak menampik banyak menemukan tantangan, seperti jauhnya masyarakat dari akses infrastruktur menjadi salah satu kendala terlaksananya verifikasi kelompok masyarakat, dan sering kali menjadi hal yang membuat terlambatnya sosialisasi program ini. 

Selain itu, tantangan juga ditemukan masih sedikitnya sosok pendamping yang bisa membantu masyarakat dalam menjalankan program perhutanan sosial bagi masyarakat ini. Makanya, kini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus melakukan bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk LSM untuk memberikan pendamping dan turun ke lapangan sehingga bisa memberikan pengetahuan dan pengidentifikasian potensi kawasan hutan, pengembangan usaha, serta pemasaran hasil usaha masyarakat.

Hal ini perlu dilakukan agar kehadiran pendamping bisa mengarahkan masyarakat secara tepat dalam mengeksplore hutan secara bijak untuk meningkatkan ekonomi bagi warga yang tinggal di sekitar atau juga di dalam hutan tersebut, sehingga nantinya, masyarakat diharapkan semakin mandiri dalam mengelola potensi hutan yang ada di sekitarnya.

Tujuan Kehadiran Hutan Sosial

Seperti yang sudah disinggung di awal, bahwa nagara kita memiliki hutan yang sangat luas. Untuk itu, pemerintah memiliki dua agenda besar terkait pengelolaan hutan, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di sekitar hutan dan penciptaan model pelestarian hutan yang efektif.

Jadi, keadiran Program Perhutanan Sosial ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan pada masyarakat setempat dan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian lingkungan yang harus tetap terjaga.

Untuk itu, Program Perhutanan Sosial ini akan membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui maka masyarakat dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan.

Diharapkan dengan program ini masyarakat akan mendapatkan berbagai insentif berupa dukungan teknis dari pemerintah dalam mengelola perkebunan tanaman dalam area yang mereka ajukan. Dan nantinya, hasil panen dari perkebunan ini dapat kemudian dijual oleh masyarakat demi pemenuhan kebutuhan ekonominya sehari-hari.

Jadi, dengan pemanfaatan hutan sosial ini, maka akan ada nilai produktivitas yang bisa dibangun, bukan hanya untuk makan saja, tetapi juga untuk membangun ekonomi di desa tersebut sehingga juga bisa tumbuh.

Dan dengan hadirnya hutan sosial ini, maka akan menjadikan masyarakat tumbuh dan berkembang menjadi sumber daya manusia yang profesional, karena masyarakat akan memiliki kemampuan, dapat produktif, dan bisa membangun negara karena bisa terjun sebagai pelaku usaha.

Jadi diharapkan nantinya bukan hanya pebisnis-pebisnis hebat saja yang sukses, tapi masyarakat biasa juga bisa tumbuh dan menekuni pengelolaan perhutanan sosial dengan baik. Oleh karena itu, di dalam prakteknya program ini, masyarakat akan diberikan akses, ada fasilitasi, juga ada pelatihan atau transfer management sehingga program ini tetap mengedepankan memanfaatkan hutan dengan manajemen korporat yang baik.

Sehingga dengan begitu, maka kehadiran perhutanan sosial yang dilaksanakan secara klaster ini, pada akhirnya akan memacu pertumbuhan pusat ekonomi domestik yang lebih baik, sehingga dengan cara ini kesempatan kerja terbuka luas dan penurunan kemiskinan akan signifikan. Mudah-mudahan impian ini bisa berjalan lancar dan sukses. Aamiin…

Tokoh Perhutanan Sosial 2018

Dalam acara ini, saya dan para undangan lain bisa juga berjumpa dengan para Tokoh Perhutanan Sosial 2018 yang berhasil lolos seleksi dari hampir 5.000 kelompok perhutanan sosial yang mendaftar dari seluruh Indonesia.

Dimana menurut Bapak Budi Satyarso selaku Pemimpin Redaksi Koran Tempo bahwa Tokoh Hutan Sosial Tempo ini tercetus dari perbincangan informal di redaksi Tempo beberapa waktu yang lalu, kemudian perlahan ide pemilihan tokoh hutan sosial ini dimatangkan dan dibentuk tim yang melibatkan sejumlah bagian di Tempo. Dan tim inilah yang akhirnya menggodok konsep pemilihan, jadwal kerja, metode seleksi, pemilihan juri, penjurian, pengerahan tenaga veriffikasi hingga liputan ke lapangan. 

Dimana untuk menentukan para tokoh Perhutanan Sosial ini dilakukan penilaian oleh: Bapak Didik Suharjito selaku Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB, Bapak Suwijo selaku Anggota Kelompok Kerja Percepatan dan Perhutanan Sosial, Bapak Bamabang Supriyanto selaku Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, Bapak Budi Satyarso selaku Pemimpin Redaksi Koran Tempo, dan Bapak Bagja Hidayat selaku Redaktur Pelaksana Tempo.

Jadi para dewan juri ini menetapkan kriteria ini untuk tokoh hutan sosial ini berdasarkan lima jenis perhutanan sosial yaitu hutan adat, hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan hutan kemitraan.

Dan aspek yang menjadi penilaian meliputi beberapa hal, diantaranya: sudah mendapat sertiikat perhutanan sosial, inovatif, berkelanjutan, menggerakan komunitas, dan juga harus terlibat dalam perhutanan sosial sedikitnya lima tahun. 

Namun diakui oleh Bapak Budi, bahwa jika dirampung, semua aspek di atas akan mencakup 3 aspek penting yang dijadikan tolak ukur penilaian untuk pemilihan Tokoh Perhutanan Sosial 2018 ini, yaitu:

1. Kepahlawanan yaitu kehadiran tokoh yang mampu mengubah keberadaan hutan tetap lestari namun juga mampu mengolahnya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Sebagai salah satu contohnya pengelolaan Kalibiru menjadi objek wisata yang dalam setahun bisa meraih pendapatan hampir 5 miliar.
2. Konsistensi yaitu kelompok hutan sosial ini diawali oleh satu atau dua orang, lalu melakukan pendekatan kepada masyarakat luas secara terus menerus agar sama-sama mau menjaga dan mengelola hutan yang ada, serta patuh dengan segala peraturan yang ada minimal 5 tahun.   
3. Kolaborasi yaitu harus ada kekompakan yang solid, karena ini merupakan kerja kelompok yang digerakan bukan hanya masyarakat sebagai pelakunya, namun juga dibantu oleh pendamping, dan berbagai pihak lainnya sehingga bisa tumbuh lebih maju dari kelompok-kelompok yang lainnya.

Maka setelah melalui proses yang panjang, mulai dari proses Verifikasi, peliputan hingga penjurian yang cukup panjang, maka terpilihlah 9 Tokoh Hutan Sosial 2018 pilihan Koran Tempo yang berasal dari delapan provinsi dan sembilan kabupaten di Indonesia berikut ini:

ini dia 9 Tokoh Hutan Sosial 2018 yang lolos seleksi

1. KTH Mandiri Kalibiru, Hutan Kemasyarakatan, Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta.
2. Gapoktan Rimba Lestari, Hutan Kemasyarakatan, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
3. KTH Mitra Wana Lestari Sejahtera, Hutan Kemasyarakatan, Kabupaten Lampung Barat, Lampung.
4. Kelompok Tani dan Nelayan Mangrove, Hutan Kemasyarakatan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
5. LPHD Bentang Pesisir Padang Tikar – Batu Ampar, Hutan Desa, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
6. LPHN Jorong Simancuang, Hutan Desa, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat.
7. LMDH Wono Lestari, Kemitraan Kehutanan, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.
8. Hutan Adat Tembawang Tampun Juah, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.
9. Hutan Adat Marena, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.

Selamat untuk ke 9 Tokoh Perhutanan Sosial 2018 yang terpilih, semoga semakin terus semangat mengelola dan menjaga hutan yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran hidup yang lebih baik lagi. 

Dan semoga acara ini juga semakin memotivasi banyak masyarakat Indonesia lainnya untuk terus menjaga dan mengelolah hutan yang ada di sekitarnya dengan sewajarnya tanpa merusak hutan sebagai para-parunya dunia.

Selain itu, kehadiran akses legal mengelola kawasan hutan ini, diharapkan menjadi jembatan yang mampu memberikan bentuk nyata dari kehadiran negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia, dan memberi kesejahteraan bagi masyarkat Indonesia. Perhutanan Sosial, ini saatnya hutan untuk kesejahteraan rakyat!